Konsultan Pajak Pondok Indah Pajak Penghasilan (pph) Dikenakan Terhadap Subjek Pajak Atas Penghasilan Yg Diterima Atau Diperolehnya Dalam Tahun Pajak

30 September 2003

PENGUMUMANNOMOR PENG-91/PJ./2003

PAJAK PENGHASILAN (PPH) DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK

Pada dasarnya, penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yg diterima sang Wajib Pajak (WP). Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, honorarium, bonus, komosi, bunga, dividen, & sebagainya, termasuk tambahan kekayaan netto.

Jumlah seluruh penghasilan yg diterima WP tidak pribadi seluruhnya dikenakan PPh, namun terlebih dahulu dikurangi dengan suatu jumlah yang disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  Pelunasan PPh terutang dapat dilakukan menggunakan cara membayar sendiri PPh Konsultan Pajak Jakarta Selatan atau dilakukan menggunakan cara melalui mutilasi PPh sang pihak lain (oleh pemberi kerja atau sang yang memberi penghasilan). Pada akhir tahun pajak, WP menghitung sendiri semua penghasilan yg diterimanya, menghitung pajak terutang, memperhitungkan jumlah pajak yg sudah dibayar sendiri & yang sudah dipotong oleh pihak lain, menyetor sendiri pajak yang kurang dibayar dan melaporkan ke kantor pajak (Kantor Pelayanan Pajak /KPP) menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

Jadi, pada mengisi SPT Tahunan PPh, bukan hanya diisi menggunakan penghasilan yg telah dibayar sendiri pajaknya atau yg telah dipotong pajaknya saja, tetapi pula diisi menggunakan penghasilan – penghasilan lain yang adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menghimpun bank data, tentang data keuangan dan transaksi keuangan yg dilakukan Wajib Pajak. Bank data tadi dihimpun berdasarkan bukti-bukti dan berita yang diterima sang DJP, baik yg dari berdasarkan dalam negeri maupun dari luar negeri .

DJP akan melakukan pemeriksaan pajak menggunakan memanfaatkan data dan fakta dalam bank yg dihimpunnya, buat kemudian dicocokkan dengan isi SPT Tahunan PPh yang disampaikan sang WP, guna menguji kepatuhan WP pada melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya. Untuk menjalankan ketentuan pada Undang-undang (Penagihan Pajak menggunakan Surat Paksa), DJP bisa melakukan pencegahan dan penyanderaan terhadap WP atau Penanggung Pajak yang diragukan itikad baiknya buat melunasi utang pajak yg kurang dibayar sebagaimana telah ditetapkan menggunakan surat ketetapan pajak.

Pencegahan terhadap WP atau Penanggung Pajak tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 mengenai Keimigrasian, yg diantaranya memilih bahwa yg berwenang dan bertanggung jawab mengenai pencegahan merupakan Menteri Keuangan sepanjang menyangkut urusan piutang negara. Pencegahan terhadap Penanggung Pajak nir menyebabkan hapusnya utang pajak dan terhentinya tindakan penagihan pajak.

Penganggung Pajak yg disandera dilepas jika utang pajak dan porto penagihan sudah dibayar lunas, atau jangka ketika yang ditetapkan pada Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi, atau dari putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum permanen, atau berdasarkan pertimbangan tertentu menurut Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Oleh karenanya, DJP menghimbau :

Kepada mereka yg memiliki penghasilan diatas PTKP yg belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar mendaftarkan diri ke kantor pajak buat memperoleh NPWP,

kepada yg sudah mempunyai NPWP tetapi belum membicarakan SPT supaya segera memasukkan SPT, &

kepada mereka yg telah menyampaikan SPT tetapi isinya belum kentara, lengkap dan sahih, agar segera melakukan Pembetulan SPT yg melaporkan semua penghasilan yg diterima dengan benar, lengkap & jelas.

Bayarlah kewajiban pajak anda dengan sahih, lengkap & jelas.

Hadi PoernomoNIP 060027375

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *