Assiry Kaligrafi Masjid

Sambil melukis kekasih asik jua asik ternyata sembari membaca goresan pena Gus Dur. 

Gus Dur menuliskan ini 36 tahun silam. Dan, goresan pena ini menemukan relevansinya ketika ini. Saya awalnya menduga ini ditulis pada ketika sekarang atau beberapa tahun belakangan karena begitu mewakili kondisi terbaru. Tapi salahsangka. Tahun 83 belum terdapat wanita Jawa kerudungan (sangat sangat jarang), apalagi bercadar, belum terkenal istilah ummi, akhi, iftar, dsb. Belum juga terdapat ekspresi dominan umroh bolak baliktiap tahun. Rasanya semua masih serba Indonesia, sangat kultural. Gus Dur sudah mencicipi gejalanya. Kini seluruh sebagai nyata. Dilahkan membaca pemikiran Gus Dur. Semoga bermanfaat.

Gus Dur: Salahkah apabila Dipribumikan*

Islam mengalami perubahan-perubahan akbar dalam sejarahnya. Bukan ajarannya, melainkan penampilan kesejarahan itu sendiri, meliputi kelembagaannya. Mula-mula seseorang nabi membawa risalah (pesan kepercayaan , bertumpu dalam tauhid) bernama Muhammad, memimpin rakyat muslim pertama. Lalu empat pengganti khalifah meneruskan kepemimpinannya berturut-turut. Pergolakan hebat akhirnya berujung dalam sistem pemerintahan monarki.

Begitu banyak perkembangan terjadi. Sekarang terdapat sekian republik & sekian kerajaan mengajukan klaim menjadi ‘negara Islam’. Ironisnya dengan ideologi politik yg bukan saja saling tidak sinkron melainkan saling bertentangan & masing-masing menyatakan diri sebagai ‘ideologi Islam’. Kalau pada bidang politik terjadi ‘pemekaran’ serba majemuk, walau sangat sporadis, seperti itu, apalagi pada bidang-bidang lain.

Hukum kepercayaanmasa awal Islam lalu berkembang sebagai fiqih, yurisprudensi karya korps ulama pejabat pemerintah (qadi, mufti, dan hakim) dan ulama ‘non-korpri’. Kekayaan sangat majemuk itu kemudian disistematisasikan ke pada beberapa butir mazhab fiqh, masing-masing menggunakan metodologi & pemikiran aturan (sah theory) tersendiri.

Terkemudian lagi ada jua gugusan pembaharuan yang radikal, 1/2 radikal, dan sama sekali tidak radikal. Pembaharuan demi pembaharuan dilancarkan, semuanya mengajukan klaim memperbaiki fiqh & menegakkan ‘aturan kepercayaanyang sebenarnya’, dinamakan Syari’ah. Padahal kaum pengikut fiqh dari berbagai mazhab itu juga menamai anutan mereka menjadi syari’ah.

Kalau di bidang politik -termasuk doktrin kenegaraan- dan aturan saja telah begitu balau keadaannya, apalagi di bidang-bidang lain, pendidikan, budaya kemasyarakatan, dan seterusnya. Tampak sepintas kemudian bahwa kaum muslimin terlibat dalam sengketa di seluruh aspek kehidupan, tanpa terputus-putus. Dan ini kemudian dijadikan kambing hitam atas melemahnya posisi & kekuatan rakyat Islam.

Dengan sendirinya lalu ada kedambaan akan pemulihan posisi & kekuatan melalui pencarian paham yang menyatu dalam Islam, tentang seluruh aspek kehidupan. Dibantu sang komunikasi semakin lancar antara bangsa-bangsa muslim sejak abad yang kemudian, & kekuatan petrodollar negara-negara Arab kaya minyak, kebutuhan akan ‘penyatuan’ pandangan itu akhirnya menampilkan diri pada kesamaan sangat bertenaga buat menyeragamkan pandangan. Tampillah menggunakan demikian sosok tubuh baru: formalisme Islam. Masjid beratap genteng, yg sarat menggunakan simbolisasi lokalnya sendiri negeri kita, dituntut buat ‘dikubahkan’. Budaya Wali Songo yang serba ‘Jawa’, Saudati Aceh,Tabut Pariaman, didesak ke pinggiran sang kasidah berbahasa Arab & jua MTQ yang berbahasa Arab: bahkan ikat ketua lokal (udeng atau iket di Jawa ) harus mengalah pada sorban ‘merah putih’ model Yasser Arafat.

Begitu jua hukum agama, wajibdiseragamkan & diformalkan: harus ada sumber pengambilan formalnya, Al-Qur’an & hadis, padahal dahulu relatif dengan apa kata kiai. Pandangan kenegaraan & ideologi politik nir kalah dituntut harus ‘universal’; yg benar hanyalah paham Sayyid Qutb, Abul A’la al-Maududi atau Khomeini. Pendapat lain, yg sarat menggunakan latar belakang lokal masing-masing, mutlak dinyatakn keliru.

Lalu, pada keadaan demikian, tidakkah kehidupan kaum Muslimin tercabut berdasarkan akar-akar budaya lokalnya? Tidakkah ia terlepas dari kerangka kesejarahan masing-masing loka? Di Mesir, Suriah, Irak, dan Aljazair, Islam ‘dibentuk’ menentang Nasionalisme Arab – yang juga masing-masing bersimpang siur warna ideologinya.

Di India beliau menolak kewenangan lebih banyak didominasi penduduk yg beragama Hindu, untuk menentukan bentuk kenegaraan yg diambil. Di Arab Saudi bahkan menumpas keinginan membaca buku-buku filsafat dan melarang penyimakan literatur tentang sosialisme. Di negeri kita sayup-sayup suara terdengar buat menghadapkan Islam dengan Pancasila secara konfrontatif—yang sama bodohnya menggunakan upaya ad interim pihak buat menghadapkan Pancasila menggunakan Islam.

Anehkah jikalau terbetik pada hati adanya hasrat sederhana: bagaimana melestarikan akar budaya-budaya lokal yang telah mempunyai Islam di negeri ini? Ketika orang-orang Kristen meninggalkan pola gereja kota kecil katedral ‘serba Gothik’ di kota-kota besar& gereja kota kecil model Eropa, & mencoba menggali Aritektur asli kita menjadi pola baru bangunan gereja, layakkah kaum muslimin kemudian ‘berkubah’ contoh Timur Tengah & India? Ketika Ekspresi kerohanian umat Hindu menemukan vitalitasnya dalam gending tradisional Bali, dapatkah kaum muslimin ‘berkasidahan Arab’ dan melupakan ‘pujian’ berbahasa lokal tiap akan melakukan sembahyang?

Juga mengapa harus menggunakan istilah ‘shalat’, kalau kata ‘sembahyang’ juga tidak kalah benarnya? Mengapakah wajib‘dimushalakan’, padahal dahulu toh relatif langgar atau surau? Belum lagi ulang tahun, yg baru terasa ‘sreg’ jika dijadikan ‘milad’. Dahulu tuan pengajar atau kiai sekarang harus ustadz & syekh, baru terasa berwibawa. Bukankah ini tanda Islam tercabut berdasarkan lokalitas yg semula mendukung kehadirannya pada belahan bumi ini?

Kesemua fenomena pada atas membawakan tuntutan buat membalik arus bepergian Islam di negeri kita, menurut formalisme berbentuk ‘Arabisasi total’ menjadi kesadaran akan perlunya dipupuk kembali akar-akar budaya lokal & kerangka kesejarahan kita sendiri, pada menyebarkan kehidupan beragama Islam pada negeri ini. Penulis menggunakan istilah ‘pribumisasi Islam’, lantaran kesulian mencari istilah lain. ‘Domestikasi Islam’ terasa berbau politik, yaitu penjinakan sikap & pengebirian pendirian.

Yang ‘dipribumikan’ merupakan manifestasi kehidupan Islam belaka. Bukan ajaran yg menyangkut inti keimanan dan peribadatan formalnya. Tidak diperlukan ‘Qur’an Batak’ & Hadis Jawa’. Islam permanen Islam, di mana saja berada. Tetapi tidak berarti seluruh harus disamakan ‘bentuk-luar’nya. Salahkah bila Islam ‘dipribumikan’ sebagai manifestasi kehidupan?

*) Tulisan ini dimuat pada majalah Tempo, 16 Juli 1983

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *